Text
Kebijakan earmarking: studi kasus dan implementasi pada sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia
Kebijakan Earmarking dapat membuat keberlangsungan ketersediaan dana untuk suatu program berjalan dengan baik. Bentuk Kebijakan Earmarking di Indonesia adalah alokasi anggaran pemerintah khusus untuk sektor pendidikan (20%) dan untuk sektor kesehatan (5%). Dengan alokasi anggaran khusus tersebut, program prioritas terhadap pergeseran mayoritas, inefisiensi, dan korupsi dapat diatasi dengan Kebijakan Earmarking juga.
Berdasarkan informasi itu, pasar keuangan seharusnya bereaksi positif saat pemerintah menerapkan Kebijakan Earmarking Menurut teori sinyal dan hipotesis pasar efisien, reaksi positif di pasar keuangan dapat menciptakan pergerakan positif saham perusahaan milik Pemenntah di pasar keuangan.
Kebijakan Earmarking juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena output dari penerapan Kebijakan Earmarking adalah peningkatan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kedua sektor tersebut merupakan komponen penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Padahal berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik, perubahan IPM yang mencerminkan human capital dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Hasil dari buku ini adalah Kebijakan Earmarking untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan pergerakan positif saham BUMN di pasar keuangan. Penerapan Kebijakan Earmarking untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga dapat berdampak positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapan Kebijakan Earmarking untuk sektor pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia. Namun demikian, Kebijakan Earmarking dapat mendorong sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Berdasarkan hasil tersebut buku ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membuat program dan kebijakan yang mendukung Kebijakan Earmarking untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Indonesia dan Pemenntah Tiongkok sama-sama menerapkan Kebijakan Earmarking untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Bedanya, pemerintah Indonesia menerapkannya di tingkat pemerintah pusat, sedangkan pemerintah Tiongkok di tingkat pemerintah kabupaten. Persentase dan jumlah nominal yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok juga lebih besar dari pemerintah Indonesia. Namun, hasil yang diperoleh dan penerapan kebijakan tersebut adalah sama. Pertumbuhan ekonomi dan perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan.
No other version available
